PASAL-PASAL YANG TERKAIT DENGAN HAKI

KASUS HUKUM INDUSTRI

          Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini sedang menjadi isu hangat yang diperbincangkan banyak orang. Hal ini disebabkan oleh semakin maraknya berita yang membicarakan masalah tersebut. Contoh kasus HAKI adalah kasus perebutan merek dagang antar dua perusahaan dan lainnya, seperti produk honda karisma dan tossa krisma. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau sekelompok orang ataupun badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan, kaset, penyiaran audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dll.

PASAL-PASAL YANG TERKAIT dengan HAKI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2001 

TENTANG 

 PATEN 

 Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di 

bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut 

atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 

2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang 

spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan 

pengembangan produk atau proses. 

3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama 

melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. 

4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten. 

5. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. 

6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut 

dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam 

Daftar Umum Paten. 

7. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. 

8. Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri 

sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif 

terhadap Permohonan. 

9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Paten. 

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah 

departemen yang dipimpin oleh Menteri. 

11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan 

administratif. 

12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang 

tergabung dalam Paris Convention for the protection of Industrial Property atau Agreement 

Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal 

penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah 

satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut. 

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 

pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam 

jangka waktu dan syarat tertentu. 

14. Hari adalah hari kerja. 

Pasal 2 

(1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan 

dalam industri. 

(2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai 

keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. 

(3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus 

dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang 

telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan 

Hak Prioritas. 

Pasal 3 

(1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan 

teknologi yang diungkapkan sebelumnya. 

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi 

yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau 

melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan 

Invensi tersebut sebelum: 

 a. Tanggal Penerimaan; atau 

 b. tanggal prioritas. 

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal 

Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan 

tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan. 

UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,

susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan

karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum

secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada

Direktorat Jenderal.

6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.

7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat

dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Permohonan pendaftaran Merek.

8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas

dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.

10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di

bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi

persyaratan administratif.

12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak

kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan

pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak

kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

di Direktorat Jenderal.

13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui

suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk

menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau

jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari

negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property

atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh

pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di

negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan

tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris

Convention for the Protection of Industrial Property.

15. Hari adalah hari kerja

LINGKUP MEREK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa.

Pasal 3

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang

terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri

Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Bagian Kedua

Merek yang Tidak Dapat Didaftar

dan yang Ditolak

Pasal 4

Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad

tidak baik.

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,

kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;

c. telah menjadi milik umum; atau

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan

pendaftarannya.

Pasal 6

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak

lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah

terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis

yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan

terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan

tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang

dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau

simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan

oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang

berwenang.

UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN INDUSTRI

Pasal 1

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau 

garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat 

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 

2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. 

3. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. 

4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan. 

5. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada 

Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan 

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 

6. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri. 

7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah 

departemen yang dipimpin oleh Menteri. 

8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan 

administratif. 

10. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, 

Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai 

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. 

11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu 

perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi 

dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. 

12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang 

tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang 

diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan 

di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. 

13. Hari adalah hari kerja.

LINGKUP DESAIN INDUSTRI 

Bagian Pertama 

Desain Industri yang Mendapat Perlindungan 

Pasal 2 

(1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. 

(2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama 

dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. 

(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain 

Industri yang sebelum: 

a. tanggal penerimaan; atau 

b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau 

digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. 

Pasal 3 

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 

sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut: 

a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri 

yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau 

b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, 

penelitian, atau pengembangan. 

Bagian Kedua 

Desain Industri yang Tidak Mendapat Perlindungan

Pasal 4 

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. 

Bagian Ketiga 

Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Pasal 5 

(1) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung 

sejak Tanggal Penerimaan. 

(2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat 

dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. 

Pasal 6 

(1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari 

Pendesain. 

(2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada 

mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. 

Pasal 7 

(1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan 

pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain 

Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak 

Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang 

lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. 

(3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat 

Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika 

diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 8 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk 

tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi 

Desain Industri. 

Bagian Kelima 

Lingkup Hak 

Pasal 9

(1) Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang 

dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, 

mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri 

untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 

pemegang hak Desain Industri. 

Pasal 10

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan. 

SUMBER REFERENSI:

http://www.dgip.go.id/produk-hukum-hki

HUKUM INDUSTRI

PENDEFINISIAN HUKUM INDUSTRI

1.1 Hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. menurut Utrecht penyebab hukum ditaati adalah:

• Karena orang merasakan peraturan dirasakan sebagai hukum.
• Karena orang harus menerimanya supaya ada rasa tentram.
• Karena masyarakat menghendakinya.
• Karena adanya paksaan (sanksi) sosial.

Sedangkan definisi Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya atau secara garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati areal tertentu dengan output produksi berupa barang atau jasa.
Jadi Hukum industri adalah ilmu yang mengatur masalah perindustrian yang berada di Indonesia bahkan dunia. Mengatur bagaimana cara perusahaan mengatur perusahaannya dan sanksi-sanksi apa saja yang akan diterima jika perusahaan tersebut melanggar sanksi tersebut.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hukum kekayaan industri. Terdapat beberapa definisi dan istilahnya.

1.2  Definisi dan Istilah Hukum Industri pada Terbentm hukum Terbentuknya Jiwa Inovatif

Hukum industri merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan norma-norma hukum dalam dunia industri di seluruh dunia mengenai tata cara pengaturan setiap perusahaan serta sanksi pelanggarannya.

1. 2.      HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.1  PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat ‘HKI’ atau akronim ‘HaKI’ adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

2.2  HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hukum kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

            Hak kekayaan intelektual diklasifikasikan termasuk dalam bidang hukum perdata yang

merupakan bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda di sana terdapat pengaturan tentang hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak benda materil dan immateril. Pembahasan terletak pada hak benda immateril, yang dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan istilah hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights) yang terdiri dari copy rights (hak cipta) dan industrial property rights (hak kekayaan

perindustrian).

2.3  HUKUM KEKAYAAN INDUSTRI

            Hak kekayaan industri terdiri dari :

1. Paten (patent)

Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

1. Merk (Trademark)

Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersbut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

1. Rancangan (Industrial Design)

Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancanangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

1. Informasi Rahasia (Trade Secret)

Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.

1. Indikasi Geografi (Geographical Indications)

Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkn asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor alm atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dri kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan).

1. Denah Rangkaian (Circuit Layout)

Denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu (integrated circuit), unsur yang berkemampun mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta prmeter fisik linnya.

1. Perlindungan varietas Tanaman (PVT)

Perlindungan varietas tanamn adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.

1. 3.      UU HAK CIPTA

3.1  PENDAHULUAN

Hak Cipta  adalah suatu hal khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya memberi izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

3.2  PENGGUNAAN HAK CIPTA

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan

atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Berdasarkan rumusan pasal 1 UHC Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang menggangu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum. Hak cipta merupakan hak ekslusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta maka orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin penciptanya. Hak itu muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak cipta tidak dapat dilakuakn dengan cara penyerahan nyata karena ia mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud videnya penjelasan pasal 4 ayat 1 UHC Indonesia. Sifat manunggal itu pula yang menyebabkan hak cipta tidak dapat digadaikan, karena jika digadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut beralih ke tangan kreditur.

3.3  UU HAK CIPTA

Undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia adaalh UU No. 19 Tahun 2002, yang

sebelumnya UU ini berawal dari UU No. 6 Tahun 1982 menggantikan Auteurswet 1982.

Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk rombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pekerjaan membuat satu perangkat materi hukum yang sesuai dengan hukum yang dicitacitakan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Undang-Undang hak cipta 1982 yang diperbaharui dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan diperbaharui lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2002. Batasan tentang apa saja yang dilindungi sebagai hak cipta, dijelaskan pada rumusan pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta (UHC) Indonesia yaitu sebagai berikut.

                                                              Ayat 1

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

a)  Buku, program komputer, pamflet, susuan perwajahan (lay out), karya tulis yang    diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

g) Arsitektur.

h) Peta.

i) Seni batik.

j) Fotografi.

k) Sinematografi.

l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lainnya dari hasil

           pengalih wujudan.

                                                                        Ayat 2

Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak

mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Ayat 3

Dalam lindungan sebaagimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua

ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang

nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa yang dilindungi oleh UHC adalah yang

termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian, kesustraan. Sedangkan yang termasuk dalam

cakupan hak kekayaan perindustrian tidak termasuk dalam rumusan pasal tersebut, meskipun

yang disebutkan terakhir ini juga merupakan kekayaan immateril. Satu hal yang dicermati adalah

yang dilindungi dalam hak cipta ini yaitu haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari

hak tersebut.

1. 4.      HAK PATEN

4.1  LATAR BELAKANG

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 1)

Sementara itu, arti Invensi dan Inventor (yang terdapat dalam pengertian di atas, juga menurut undang-undang tersebut, adalah):

• Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 2)
• Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ay. 3)

Kata paten, berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.

4.2  PENGGUNAAN HAK PATEN

a. Melakukan penelusuran. Tahapan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama (state of the art) yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dengan teknologi terdahulu.
b. Melakukan Analisis. tahapan ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan Patennya dibandingkan dengan Invensi terdahulu.
c. Mengambil Keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukkan permohonan Patennya.Sebaliknya jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan Paten.

Sumber Referensi :

http://hukumindustr.blogspot.com/2013/04/hukum-industri.html